Oleh :

Rendra Widyatama, SIP., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan

Dewasa ini hampir semua lapisan sosial mengenal telpon seluler, bahkan sebagian besar dipastikan sudah memilikinya. Data dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menunjukkan bahwa jumlah pelanggan di Indonesia tahun 2011 mencapai lebih dari 240 juta, naik 60 juta dibanding tahun 2010. Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 258 juta pada Desember 2010. Tingginya kepemilikan handphone membuktikan bahwa media ini tidak lagi jadi barang mewah.

Fasilitas yang sangat popular digunakan adalah layanan sms (short message service). Kebiasaaan masyarakat Indonesia berkirim sms sangat tinggi. Data Telkomsel misalnya, mencatat trafik di Jawa Timur, sehari menjelang Idul Fitri 1433 H yang lalu mencapai lebih dari 63 juta sms, melonjak 101,75% dibanding kondisi normal. Pengiriman tersebut tidak terpusat di kota besar, melainkan di daerah-daerah lebih kecil, misalnya Mojokerto, Pasuruan, Sumenep, Blitar, dan sebagainya.

Trafik sms yang tinggi di daerah membuktikan bahwa pengguna telpon seluler juga berasal dari pedesaan. Sayang, umumnya komunikasi yang dilakukan, terbatas dengan seseorang yang dikenal saja. Bila seluruh pengguna telpon selular didata, sebenarnya seseorang dapat berkirim pesan kepada orang lain meski belum dikenalnya.

Caranya yaitu melalui SMS Broadcast, dimana seluruh nomor telpon didata sesuai dengan kategori tertentu sebagaimana iklan dalam buku telpon. Melalui sistem ini, kita dapat berkirim pesan ke sejumlah orang tanpa perlu memiliki seluruh nomor sasaran. Cukup kirim ke operator SMS Broadcast, dan operator akan meneruskan ke sejumlah sasaran sesuai kategori yang diminta. Misalnya petani padi, mengirim pesan menawarkan produknya, ia cukup mengirim ke operator SMS Broadcast meminta pesan diteruskan ke sejumlah sesaran dengan kategori yang dikehendaki. Bila tertarik, sasaran dapat merespon dan membuat transaksi bisnis, langsung pada pengirim pesan tanpa melalui operator. Dengan cara seperti ini, media telepon seluler dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dengan cara ini, petani, nelayan, nelayan, peternak kecil, pengrajin dan pengusaha kecil maupun pihak-pihak yang selama ini sulit mendapatkan akses pasar agar langsung terhubung dengan pembeli, pedagang, toko baik grosis dan eceran, pedagang swalayan dan pasar, bahkan eksportir besar untuk menawarkan hasil produknya tanpa melalui pedagang perantara sehingga menikmati margin keuntungan yang selama ini dinikmati oleh pedagang. Melalui sms broadcast, rantai ekonomi akan lebih pendek sehingga harga produk lebih murah namun keuntungan langsung dinikmati oleh mereka yang selama ini kesulitan akses pasar.

Dalam SMS Broadcast biaya dikutip dari si pengirim, bukan penerima pesan. Sejumlah aturan dan kode etik perlu dibuat, agar tidak ada pihak yang rugi dan terganggu, tidak seperti premium call maupun sms berlangganan seperti yang kita kenal selama ini. Lebih baik lagi bila sistem ini dikelola oleh pemerintah atau lembaga non profit yang memiliki tujuan dan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Pihak inilah yang menghimpun data pemilik nomor telpon selular dalam berbagai kategori, misalnya jenis usaha, jenis produk yang dihasilkan, lingkup usaha, dan sebagainya.

Mengingat untuk membuat SMS Broadcast sangat sederhana, hanya perlu komputer, modem dan softwere SMS Broadcast yang dapat diunduh secara gratis di internet, maka sistem ini merupakan keniscayaan sebagai salah satu cara yang cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.

Read more

Dani Fadillah*

“Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai”

Sambil mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Band Gigi, saya membuat tulisan ini sambil berdoa semoga kedamaian segera senantiasa menyelimuti bumi pertiwi. Masih jelas dalam ingatan kita tawuran antar pelajar yang sampai menimbulkan korban jiwa nyawa melayang sia-sia, kini muncul berita kerusuhan antarwarga yang terjadi di Lampung Selatan hingga menewaskan belasan orang. Apa pun pemicunya, menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa orang lain bukanlah hal yang dibenarkan dalam norma bermasyarakat. Pasti lebih bijak dan indah jika semua soal diselesaikan dengan cara-cara yang jauh dari kekerasan,salah satunya dengan bermusyawarah. Dan bangsa ini sangat bisa untuk menyelesaikan persoalan dengan cara-cara damai. Namun kenapa hal seperti ini masih saja terjadi?

Dimasyarakat, konflik yang berujung pada perkelahian massal biasanya terjadi hanya karena masalah sepele atau karena mengandung unsur SARA yang tak perlu. Walaupun tidak menyeluruh, kenyataan tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat kita. Di manakah jati diri kita sebagai bangsa? Apakah sebagai bangsa kita telah melupakan way of life kita, yaitu Pancasila, yang menjadi fondasi bangunan besar rumah Indonesia.

Pancasila adalah sebuah rahmat dari Tuhan YME untuk seluruh masyarakat indonesia, agar masyarakat indonesia memahami dan mau mengamalkan nilai-nilai yang tertuang didalamnya. Bahkan Bung Karno sendiri mengakui bahwa dia bukan penemu Pancasila, Bung Karno mengatakan bahwa dia hanya menemukan Pancasila, Pancasila adalah pondasi-pondasi dasar kemasyarakatan yang sedari awal sudah tertanam dengan kokoh dalam sanubari rakyat Indonesia.

Artinya dalam keseharian hidup, nilai- nilai itu mewarnai interaksi masyarakat kita. Intisari dari Pancasila itu adalah “gotong royong”, dan gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopiskuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong-royong.

Jadi dalam gotong royong itu ada kebersamaan, kontribusi semua pihak, persatuan, kepentingan bersama, perpaduan sumber daya, saling melengkapi atas kelebihan dan kekurangan. Dan, ini relevan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau keragaman dalam kesatuan (diversity in unity). Sangat jelas bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu sebagai rahmat dari Tuhan yang harus dikelola bagi kebaikan bersama. Hemat kata semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama kepada negara. Kedewasaan rakyat dalam mengelola konflik sebenarnya sangat menggembirakan.

Atas fakta dalam masyarakat seperti yang diuraikan sebelumnya, timbul pertanyaan apakah nilai-nilai dari Pancasila itu saat ini masih ada dan hidup dalam sanubari masyarakat kita? Untuk menjawab pertanyaan ini,kita bisa menggunakan cara pandang negatif atau positif. Jika menggunakan kacamata negatif, kita akan pesimis dan melihat kenyataan yang ada tanpa harapan. Namun jika menggunakan cara pandang positif, kita masih melihat bahwa nilai-nilai itu masih ada dan hidup dalam masyarakat kita.

Yang diperlukan adalah upaya untuk membangunkan dan memperkuat memori kolektif kita akan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak bisa melalui anjuran, omongan, atau propaganda saja, tapi yang lebih mendasar adalah melalui keteladanan dari para elite dan para pemimpin bangsa di semua tingkatan dari pusat sampai daerah. Manakala yang dipertontonkan para elite dan para pemimpin adalah konflik, ketidakdewasaan berpikir dan bersikap, serta mempertontonkan tindakantindakan tidak terpuji lainnya, maka jangan serta-merta menyalahkan pelajar yang tawuran atau masyarakat yang berkonflik. Memang masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab, tapi faktor keteladanan dari elite dan atau pemimpin ini sangat signifikan untuk terciptanya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Sehingga energi dan sumber daya kita sebagai bangsa bisa kita fokuskan bagi pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,

Pengamat Komunikasi Politik

(Artikel ini sudah dimuat di Harian Jogja)

Read more

Festival Kuliner Internasional di UAD. Acara hadir dalam rangka Milad UAD ke-52. Selain itu juga ada akan fashion show. Mari ikuti dan hadir. Acara akan diselenggarakan di kampus 3 UAD. jln Prof. Dr. Soepomo. Warungboto… info selengkapnya di bawah ini.    

Read more

Program Beasiswa Transfer Kredit Malaysia-Indonesia-Thailand (MIT)

Program Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dengan melakukan tukar ilmu dengan negara Malaysia dan Thailand. Proses pendidikan secara komparasi diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dilihat dari sudut pandang alternatif dan metode inovasi yang lebih baik. Tukar ilmu pengetahuan antar mahasiswa MIT serta meningkatkan jejaring riset diharapkan semakin dapat menaikkan level kualitas pendidikan antar negara MIT, namun tidak mengurangi masa studi peserta program karena sks(kredit semester) yang sudah diakui antar perguruan tinggi MIT.

Kategori : Beasiswa on-going jenjang S1

Masa Pemberian Beasiswa : maksimal 6 bulan

Pendaftaran : disesuaikan jadwal perguruan tinggi

Fasilitas : Beasiswa biaya hidup dan asuransi selama di Malaysia atau Thailand

Perguruan Tinggi : UI (Jakarta), IPB (Bogor), Universitas Kristen Maranatha (Jakarta), UBINUS (Jakarta), Universitas Ahmad Dahlan (Yogyakarta), dll

Jurusan : semua jurusan

Persyaratan umum : terdaftar sebagai mahasiswa jenjang S1 di perguruan tinggi

Persyaratan khusus : diusulkan/direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan

Metode Perekrutran : peserta mendaftar melalui perguruan tinggi masing-masing

Sumber: http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/program/detail/56

Read more

Muhammad Joko Susilo

(Dosen FKIP-Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Sudah banyak fenomena-fenomena buruk yang berkembang dan kejadian-kejadian negatif yang menunjukkan kegagalan dalam proses pendidikan di Indonesia, hilangnya karakter bangsa, budaya tawuran, kejahatan biologis, sampai pada hilangnya etika dan kesopanan, dan sebagainya adalah suatu pertanda bahwa pendidikan kita secara umum tidak dikelola secara baik. Fenomena-fenomena buruk sebagaimana tersebut diatas semua hampir terjadi merata disetiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Orientasi utama pelaku pendidikan dan peserta didik/siswa/mahasiswa adalah ijazah dan angka-angka yang menunjukkan perolehan nilai didalamnya. Para pelaku pendidikan sudah kehilangan peran utama, tidak mengimplementasikan semua peran yang komprehensif untuk menyiapkan generasi-generasi masa depan. Sebagian besar pelaku pendidikan bersikap apatis dan tidak mau tahu tentang tugas wajib yang diembannya. Mereka lebih cenderung memaknai bahwa profesi guru/dosen sebagai ladang pekerjaan, bukan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban Tuhan Yang Maha Esa. Padahal sangat jelas disebutkan dalam peraturan UU No 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 40 bahwa kewajiban utama pelaku pendidikan (baca:pendidik dan tenaga kependidikan) adalah: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Munculnya fonomena-fenomena buruk yang sangat tidak diharapkan seringkali guru/dosen disebut-sebut sebagai tokoh sentral dalam menanamkan berbagai hal termasuk kebaikan dan keburukan pada para peserta didik/siswa/mahasiswa. Guru/dosen adalah pelaku utama dan artis terkenal yang terkadang hanya mengambil peran yang sedikit dari tujuh macam tugas utamanya terhadap peserta didik/siswa/mahasiswa yaitu hanya menjalankan tugas MENGAJAR. Padahal jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru/dosen haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru/dosen harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru/dosen harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru/dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru/dosen sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru/dosen sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru/dosen antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru/dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Guru/dosen sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru/dosen hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru/dosen berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Karena keminiman akan ilmu pedagogiek inilah sering terjadi kesalahan-kesalahan yang mendasar pada diri pelaku pendidikan. Mereka kurang menyadari akan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan secara nasional sangat mulia sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi: manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian orientasi guru/dosen dalam mendidik sebenarnya untuk mengembangkan potensi peserta didik/siswa/mahasiswa agar dengan keilmuan yang dipelajari bersama dengan guru/dosen dibidang masing-masing itu bisa menghantarkan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika iman dan takwa ini senantiasa terjaga dalam hati dan diri peserta didik/siswa/ mahasiswa maka saya yakin tidak akan ada fenomena-fenomena kejahatan, keburukan yang berorientasi pada azab alloh swt. Jika hati tertata dengan iman dan takwa, maka akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik, kesopanan, santun dan penuh etika serta estetika yang lazim tergambar dengan sebutan akhlak mulia. Kemuliaan akhlak bisa menghantarkan pada kesehatan pikiran dan hati seseorang yang akan berdampak pada kesholehan sosial, rasa kepedulian dan saling menghargai, menghormati antar sesama. Dengan kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani itulah Alloh akan memudahkan turunnya ilmu berupa kepahaman, kejelasan, dan memberikan kemampuan-kemampuan yang lain. Sehingga tidak ada lagi peserta didik/siswa/mahasiswa mengatakan susah sekali pelajaran/matakuliah ini. Asal kita (baca:manusia) konsekuen dengan kodrat sebagai hamba yang baik maka Alloh swt tidak akan pernah menggantungkan keberkahan akan ilmu yang dipelajari didunia ini. Dengan demikian peserta didik/siswa/mahasiswa akan semakin cakap, semakin kreatif, dan bisa mandiri melalui proses pendidikan yang sebenarnya. Sehingga kelak akan bisa dipertanggungjawabkan kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan pertanggungjawabkan di akhirat saat hari pertanggungjawaban nanti.

Jika hal tersebut di atas dapat dipahami dan diresapi oleh para pendidik bangsa ini, maka makna pendidikan yang tergambar dalam UU No 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara akan benar-benar bisa diaplikatifkan dalam kehidupan para pelaku pendidikan, sehingga kualitas pendidikan bangsa ini (baca:Indonesia) bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, apakah hal tersebut tidak mengugah pikiran dan hati kita wahai para pelaku pendidikan dimanapun berada ??? untuk itu mari kita sebagai pendidik melakukan pemberontakan atas ketidakprofesionalan diri dan sudah mau berikrar untuk menjadi pendidik, untuk menjadi guru/dosen atau sebutan lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewajiban yang sama. Bagaimana caranya ? tentunya dengan semakin menyadari akan kewajiban dan tugas-tugas kita sebagai pendidik dan senantiasa melakukan proses intropeksi untuk menganalisis kemampuan diri apakah kita sudah layak menyandang sebutan guru/dosen? (MJS)

(Artikel ini pernah dimuat di Suara Merdeka)

Read more