“Dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dari sisi ketenagakerjaan, selain menciptakan ancaman, juga membuka peluang usaha dan peluang pekerjaan. Karenanya, penting bagi pemerintah dan semua pihak untuk menyiapkan program-program jangka pendek guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia,” kata Ani Muttaqiyathun, S.E.,M.Si. selaku Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta saat mengisi acara di Radio Sonora Jogjakarta, Kamis (18/08/2016).

Hal ini, lanjut Ani, dapat difokuskan pada kebijakan penguatan sumber daya manusia pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bukan hanya persiapan sebagai buruh di usaha skala besar. Melalui program penciptaan entrepreneurship di sektor UMKM, Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jumlah wirausahawan nasional baru sekitar 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Sementara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia memerlukan jumlah pengusaha lebih dari 2 persen atau sekitar 4 juta orang.

Awal tahun ini, banyak media mengabarkan bahwa ada ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Namun, ia berdalih bahwa jumlah mereka ini kurang dari 0,1 persen dari jumlah total buruh total Indonesia (dengan angkatan kerja sekitar 129 juta). Rata-rata per tahun angkanya berkisar sekitar 70 ribu orang. Jenis jabatan para TKA pada umumnya adalah profesional, direksi, manajer, advisor/konsultan, komisaris, teknisi ahli, dan supervisor ahli.

Dalam Permenakertrans No. 12 tahun 2013 disebutkan antara lain; pemberi kerja bagi TKA harus perusahaan yang berbadan hukum; jenis pekerjaan yang diperkenankan hanya ada empat jenis pekerjaan sementara, yaitu pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, dan produk dalam masa penjajakan usaha; serta TKA harus bisa menunjukkan sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman di bidang tersebut minimal lima tahun.

Berdasarkan MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang sudah dilakukan negara-negara ASEAN, profesi yang disepakati hanya 8 profesi saja. Jabatannya juga spesifik dan tidak umum, serta hanya diperbolehkan bagi pekerja asing terdidik yang mempunyai ketrampilan (skill) khusus dan profesional. Adapun 8 profesi profesional itu adalah insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, akuntan, praktisi medis, dokter gigi, dan tenaga pariwisata.

TKA yang bisa masuk ke Indonesia dalam kerangka MEA, juga bukan TKA sembarang. Mereka harus tetap mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Ini terkait soal MRA, sehingga ada pemahaman sama tentang kompetensi.

“Intinya, seseorang yang dianggap memiliki skill di negara kita, maka juga dianggap sama atau setara di negara lain,” pungkasnya. (dok)

Amir Hidayatulloh

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

Undang-undang mengenai tax amnesty (pengampunan pajak) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 2016 dan disahkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016, sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak berlaku mulai tanggal 18 Juli 2016. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016. Sanksi administrasi berupa penghapusan bunga atau denda.

Tax amnesty mulai berlaku tahun 2016 dan hanya sekali diterapkan. Alasan pemerintah memberlakukan tax amnesty di tahun 2016 dan hanya sekali diterapkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui perjanjian sistem pertukaran informasi automatis (Automatic exchange System of Information/AEoI) antarnegara dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G 20 di Turki. Konsekuensi yang ditanggung Indonesia dengan menyetujui perjanjian tersebut yaitu tahun 2018 pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tidak dapat terhindari lagi.

Kebijakan tax amnesty dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, sehingga berdampak pada penerimaan pajak serta ketersediaan likuiditas dalam negeri. Selain itu, masih banyaknya harta warga negara Indonesia yang masih ditempatkan di luar negeri juga mendorong diberlakukan kebijakan tax amnesty. Tax amnesty sebenarnya tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi lebih berfokus pada pengembalian harta wajib pajak yang ada di luar negeri ke Indonesia.

Semua wajib pajak dapat memanfaatkan tax amnesty, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, wajib pajak yang dalam proses peradilan, serta wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan. Wajib pajak dapat memanfaatkan tax amnesty dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan meliputi harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan.

Uang tebusan dihitung dari besarnya harta yang diungkap dalam surat pernyataan. Terdapat tiga kelompok untuk menentukan tarif uang tebusan, yaitu periode Juli-September 2016, Oktober-Desember 2016, serta Januari-Maret 2017. Berikut ringkasan penentuan tarif uang tebusan.

Sumber: UU No. 1 Tahun 2016 Mengenai Tax Amnesty

Uang tebusan diadminitrasikan sebagai PPh non migas. Wajib pajak membayar dengan kode akun 41129 dan kode jenis setoran 512.

Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas dari pengampunan pajak. Fasilitas tersebut yaitu penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, serta tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan; penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda; tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; serta penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti pemulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selain dapat memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak, wajib pajak juga menanggung beberapa konsekuensi dari pengampunan pajak.

Konsekuensi dari memanfaatkan pengampunan pajak antara lain adalah investasi, wajib pajak yang akan mengalihkan hartanya ke Indonesia harus mengalihkan hartanya melalui bank persepsi yang ditunjuk secara khusus. Investasi tersebut dapat berbentuk surat berharga, obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank persepsi dan sebagainya. Pembukuan, bagi wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih yang disampaikan dalam surat pernyataan dikurangi dengan nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPT tahunan PPh terakhir, saldo tersebut dalam neraca (laporan posisi keuangan) diakui sebagai tambahan atas saldo laba ditahan. Harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan yang berupa aktiva tidak berwujud maupun aktiva berwujud tidak dapat disusutkan.

Wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty atau tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan 31 Maret 2017 dan Dirjen Pajak menemukan data atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015, serta belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh, maka atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pada saat ditemukannya data atau informasi paling lama 3 tahun terhitung mulai berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Oleh karena itu, harta tersebut dikenai pajak-pajak dan sanksi-sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh: Fajar Dwi Putra S.PT., Mpsi

Staf Pengajar Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Praktisi Pertelevisian

Terpilihnya 9 orang anggota (komisioner) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat membawa harapan baru bagi optimalisasi dunia penyiaran radio dan televisi. Wajah baru diharapkan menjadi satu ensitas penting bagi dunia penyiaran di Indonesia. Meskipun masih banyak yang menyangsikan kinerja KPI, setidaknya dengan adanya “polisi penyiaran” ini akan mampu membendung hal-hal negatif dari berbagai media, baik media televisi maupun radio di Indonesia, serta menyampaikan visi dan misi KPI.

Isu krusial yang cukup urgen dengan revisi UU Penyiaran adalah kejelasan tentang siapa sebetulnya regulator penyiaran. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan klise yang sampai saat ini belum terjawab. Apakah regulator itu sebuah lembaga yang memiliki otoritas tunggal atau ganda? Opsi yang dipilih adalah, apakah KPI menjadi regulator tunggal?

Kita tentu tahu dan berharap bahwa perubahan pada lini manapun akan memberikan dampak psikologi dengan mewujudkan ekspetasi atau harapan tentang masa depan yang lebih baik. Ini yang menjadi acuan masyarakat Indonesia agar kinerja KPI lebih optimal lagi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi media adalah menyiarkan informasi kepada masyarakat secara luas dan masif, serta mencerdaskan masyarakat lewat tayangan-tayangan yang non-provokatif. Seiring dengan berjalannya fungsi media, di sisi lain berjalan juga tugas dan tanggungjawab KPI sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia.

Publik telah lama menunggu hasil revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 mencapai titik kesepakatan di antara stakeholders yang berkepentingan. Kejelasan nasib UU Penyiaran serta posisi hukumnya merupakan hal yang fundamental dinanti-nantikan berbagai pihak berkepentingan, terutama agar masyarakat dapat melihat ke arah mana sesungguhnya peta penyiaran nasional digambarkan melalui regulasi.

Harapan Baru

Berbagai harapan baru disematkan pada sembilan wali penyiaran ini. Mereka akan mengemban tugas negara, yaitu mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019. Meskipun dari sembilan anggota KPI yang baru ada yang tidak berpendidikan penyiaran, ini tentunya bukan suatu alasan untuk mengesampingkan tugas yang diembannya.

Masalah-masalah dunia penyiaran masih kompleks, masih menyisakan berjuta pertanyaan, dan tentunya tidak hanya menjadi sebuah pertanyaan besar. Namun, diharapkan ada tindakan dan penyelesaian, minimal adanya solusi. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah mental dan kemauan atau etos kerja para anggota yang baru ini, sehingga apapun masalahnya diharapkan akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Sifat Nasionalisme

Berkaitan dengan harapan baru dalam dunia kepenyiaran, maka tidak akan lepas dari sifat nasionalisme bangsa Indonesia, terlebih saat ini bangsa Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-71. Sifat nasionalisme dalam dunia penyiaran adalah cara berjuang untuk menumbuhkan sifat kebangsaan melalui media massa. Masih banyak masyarakat yang masih perlu kita persuasif tentang pentingnya jiwa nasionalisme, tentunya ini dikaryakan melalui televisi atau radio.

Betapa kuatnya tarik menarik antara bisnis dan idealisme dalam dunia penyiaran di Indonesia. Masyarakat khawatir pasal-pasal penting yang selama ini dijadikan dasar untuk menyeimbangkan antara tarikkan bisnis dan idealisme justru akan hilang. Nasionalisme jangan hanya diformulasikan kedalam trendsenter yang sedang terjadi di media. Lebih dari itu, nasionalisme harus dimaknai sebagai semangat menyuarakan melalui konten yang berisi muatan nasionalisme. Lembaga penyiaran jangan hanya mengejar keuntungan komersil saja. Jadi, harus tetap mengedepankan budaya sopan santun semangat nasionalisme, serta yang paling penting adalah KPI jangan sampai ditunggangi oleh segelintir pemilik media yang berorientasi pada kepentingan individual saja.